Rakornas Pariwisata Bahas Konektivitas Udara

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepariwisataan I Tahun 2017 yang digelar Kamis (30/3), secara khusus membahas salah satu dari tiga program prioritas Kementerian Pariwisata (Kempar), yakni konektivitas udara. Rakornas tersebut diarahkan untuk membuka persoalan akses transportasi udara ke Indonesia, yang tahun ini diperkirakan kekurangan 4 juta kursi.

"Ada tiga prioritas utama Kempar, Go Digital, Homestay Desa Wisata, dan Air Connectivity. Rakornas I tahun 2017 ini kami menuntaskan konektivitas udara," ungkap Menteri Pariwisara (Menpar). 

Program Go Digital, lanjut Arief Yahya, sudah dijalankan di Rakornas akhir tahun lalu. Platform Indonesia Tourism Exchange (ITX) mampu merangkul 6.000 industri pariwisata di dalamnya. "Untuk program Homestay akan kami agendakan di Rakornas Triwulan II tahun 2017, tiga bulan ke depan," tambahnya. 

Terkait Go Digital, mantan Dirut PT Telkom itu menegaskan, bahwa tanpa sentuhan digital, industri pariwisata akan mati. "Dulu selama di Telkom, kami punya 124.000 wartel di Indonesia. Walk in service seperti itu diprediksi akan mati, dan sudah terbukti, begitu teknologi GSM hadir. Sekarang wartel itu sudah sama sekali tidak berbekas," ungkapnya. 

Hal tersebut, menurut Arief, mirip dengan kondisi saat ini. "Data menunjukkan, 70% travellers sudah memanfaatkan teknologi online. Sebanyak 50% travel agent konvensional gulung tikar. Karena itu ITX kami sediakan untuk memberi kesempatan industri untuk bertransformasi ke digital. Pemerintah dalam hal ini Kempar yang memfasilitasi," jelasnya. 

Gaya hidup digital, menggabungkan look, book, pay, ke dalam satu selling platform. "Kalau tidak ada Pak Luhut, saya singkat LBP, Luhut Binsar Pandjaitan. Tapi karena ada beliau, saya langsung saja, Look, Book, Pay," kata Arief yang langsung disambut gelak tawa sekitar 500 audience, termasuk Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan yang juga menghadiri Rakornas.

Terkait agenda konektivitas udara, semua pemangku kepentingan turut hadir dalam kegiatan tersebut. Menpar mengungkapkan, pihaknya menggunakan parameter sukses Jepang dilengkapi kajian UNWTO.

Dia mengakui, ada persoalan besar dalam agenda konektivitas udara. Namun, dia yakin, dengan keterlibatan dan dukungan kementerian dan lembaga lain yang terkait dengan kepariwisataan, akan mampu menemukan solusi strategis.

"Dua puluh juta wisman pada tahun 2019 itu target Presiden Joko Widodo. Kalau presiden sudah menentukan arah ke pariwisata, tidak ada pilihan lain, kita harus mencari jalan terbaik menuju ke sana!" ungkapnya.

Semua unsur yang terkait konektivitas udara, darat dan laut, ikut disentuh. Konektivitas udara adalah titik paling krusial, karena hampir 80% wisman masuk ke Indonesia lewat jalur udara. "Problem seats capacity yang sangat terbatas, harus cepat-cepat dituntaskan," ujarnya. Dia menyadari langkah tersebut tak bisa ditangani Kempar sendiri.

Untuk itulah, Arief berharap Menko Kemaritiman bisa menjadi fasilitator lintas kementerian dan lembaga. Agenda konektivitas udara, melibatkan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian BUMN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Selain itu sejumlah lembaga dan BUMN juga terkait di dalamnya, seperti Angkasa Pura, AirNav Indonesia, serta perusahaan maskapai penerbangan milik pemerintah dan swasta.

“Target 2017 adalah mengejar 15 juta wisman. Masih minus 4 juta seats capacity. Kita perlu sinergi 3A, Airport, Airline, Authority. Dibutuhkan total collaboration dengan Kemenhub, Airlines, Airnav, dan Angkasa Pura. Dan kebetulan, semuanya ikut hadir di Rakornas I Pariwisata 2O17," ungkapnya. 

Selain konektivitas udara, konektivitas darat juga ikut menjadi sorotan. Pembangunan infrastrukturnya diarahkan ke percepatan pembangunan 10 destinasi prioritas. "Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Candi Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai, semua disentuh. Begitu juga dengan 14 destinasi unggulan lainnya," ujar Menpar.

Langkah mengatasi konektivitas darat bervariasi. Dari mulai pembangunan akses jalan raya dan tol, reaktivasi dan pengembangan jalur KA hingga pembagian peran pusat dan daerah, semua ikut dibahas. "Dan hal ini dikawal langsung oleh Dirjen Hubdar, Dirjen Perkeretaapian, Dirjen Bina Marga, Kepala BPIW, Kepala BPJT, Dirut Jasa Marga, dan Dirut Waskita Karya, dan Dirut PT KAI," jelasnya.

Hal lain yang juga disinggung adalah konektivitas laut. "Ini juga terlihat seksi mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dirjen Hubla, Dirut PELNI, Dirut ASDP, Dirut Pelindo I, Dirut Pelido II, Dirut Pelindo III, Dirut Pelindo IV, turun langsung menjadi panelis. Semuanya ikut mencari solusi mengatasi pembagian peran atau otoritas Pelni, ASDP, Pelindo, dan Pemda. Semuanya ikut mengupayakan; percepatan pembangunan dermaga dan marina serta mencari cara menambah rute dan kapasitas angkut kapal wisata," terang Arief.

Rakornas Pariwisata I-2017 diikuti sekitar 500 peserta terdiri dari, mulai dari Menko Maritim, sejumlah menteri, dirjen, CEO, kepala lembaga, kepala daerah, SKPD, kepala dinas pariwisata provinsi dan kabupaten/kota, serta pelaku industri pariwisata.*beritasatu